l Mengejar Target Pajak | Investor Daily
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 21 Maret 2019
BS logo

Mengejar Target Pajak
Kamis, 14 Maret 2019 | 9:07

Menteri Keuangan Sri Mulyani (empat dari kanan) didampingi Dirjen Pajak Robert Pakpahan (empat dari kiri) foto bersama dengan penerima penghargaan usai menyerahkan apresiasi kepada 30 wajib pajak (WP) yang dianggap berkontribusi besar dan patuh terhadap peraturan perpajakan di Jakarta, Rabu (13/3/2019). Dari 30 WP yang menerima penghargaan tersebut, terdapat enam pengusaha yang masuk kategori WP orang pribadi, di antaranya Pendiri Triputra Group TP Rachmat (dua dari kanan), Pemilik Medco Group Arifin Panigoro (tiga dari kiri), Founder & Chairman PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Eddy Kusnadi Sariaatmadja (tiga dari kanan), Pendiri Optik Melawai Budi Purnomo Hadisurjo (kiri), dan Pendiri Pakuwon Alexander Tedja (kanan.  Foto: Investor Daily/DAVID GITA ROSA Menteri Keuangan Sri Mulyani (empat dari kanan) didampingi Dirjen Pajak Robert Pakpahan (empat dari kiri) foto bersama dengan penerima penghargaan usai menyerahkan apresiasi kepada 30 wajib pajak (WP) yang dianggap berkontribusi besar dan patuh terhadap peraturan perpajakan di Jakarta, Rabu (13/3/2019). Dari 30 WP yang menerima penghargaan tersebut, terdapat enam pengusaha yang masuk kategori WP orang pribadi, di antaranya Pendiri Triputra Group TP Rachmat (dua dari kanan), Pemilik Medco Group Arifin Panigoro (tiga dari kiri), Founder & Chairman PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Eddy Kusnadi Sariaatmadja (tiga dari kanan), Pendiri Optik Melawai Budi Purnomo Hadisurjo (kiri), dan Pendiri Pakuwon Alexander Tedja (kanan. Foto: Investor Daily/DAVID GITA ROSA

Tahun ini, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.577,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Upaya meningkatkan penerimaan pajak kembali menjadi pekerjaan rumah pemerintah tahun ini. Hal ini tak lepas dari realisasi penerimaan pajak yang selalu di bawah target dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2018 misalnya, data sementara menunjukkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.315,9 triliun, atau hanya 92,4% dari target dalam APBN yang sebesar Rp 1.424 triliun. Ini artinya, terjadi kekurangan penerimaan atau shortfall pajak sebesar Rp 108,1 triliun.

Pencapaian sementara itu pun lebih rendah dari proyeksi yaitu 94,8% dari target atau shortfall Rp 73,1 triliun. Tahun 2017, penerimaan pajak juga tidak mencapai target, yakni Rp 1.151,5 triliun atau 89,7% dari target sebesar Rp 1.283,6 triliun.

Pemerintah optimistis target penerimaan pajak tahun ini dapat tercapai. Optimisme tersebut didasari data pertumbuhan penerimaan pajak secara sektoral tahun lalu. Penerimaan pajak dari beberapa sektor utama tercatat tumbuh double digit, meski ada yang lebih rendah dari tahun 2017. Hal ini menunjukkan penerimaan pajak pada tahun lalu cukup optimal.

Pemerintah akan fokus pada sejumlah kebijakan teknis untuk mengejar target pajak tahun ini, termasuk di antaranya membidik penerimaan pajak dari kelompok wajib pajak (WP) besar baik orang pribadi (OP) maupun badan. Saat acara pemberian penghargaan kepada 30 WP besar yang mencakup 24 WP badan usaha dan enam WP orang pribadi, di Jakarta, kemarin,

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan target penerimaan pajak dari WP besar pada tahun ini sebesar Rp 498 triliun. Jumlah tersebut akan mengontribusi 31,57% target pemerimaan pajak nasional tahun ini yang dipatok sebesar Rp 1.577,6 triliun. Angka itu juga naik 19% dari realisasi 2018 yang tercatat Rp 418,73 triliun. Pertumbuhan 19% itu dinilai masih positif karena peningkatan penerimaan pajak umumnya rata-rata 15-16% per tahun.

Meningkatnya kontribusi WP badan maupun orang pribadi yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar sangat diharapkan dapat menggenjot penerimaan pajak tahun ini. Peningkatan penerimaan pajak akan mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan lainnya yang bersumber dari pinjaman maupun penerbitan surat utang untuk menutup defisit anggaran.

Uang yang terkumpul dari pajak itu akan digunakan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi dan mendanai pembangunan. Tahun ini, pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.165,1 triliun, sementara belanja Negara Rp 2.461,1 triliun. Instrumen belanja negara tersebut diharapkan bisa menjadi stimulus perekonomian 2019 yang ditargetkan tumbuh di angka 5,3%, mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan, memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dari sisi kebijakan teknis, upaya menggenjot penerimaan pajak tahun ini bakal ditempuh melalui penguatan pelayanan perpajakan. Hal itu dilakukan mulai dari melakukan simplifikasi registrasi, perluasan tempat pemberian pelayanan, perluasan cakupan e-filling, hingga kemudahan restitusi. Pemerintah juga akan melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan, seperti mengimplementasikan Automatic Exchange of Information (AEoI) dan akses informasi keuangan.

Upaya lainnya yang akan ditempuh adalah melakukan ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty), penanganan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan pendekatan layanan pengembangan bisnis (business development services/DBS), melakukan program kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP)-Ditjen Bea Cukai (DJBC), membenahi basis data perpajakan, serta menerapkan pengawasan wajib pajak berbasis risiko.

Pemerintah pun akan melakukan penegakan hukum secara berkeadilan dan meningkatkan mutu pemeriksaan melalui perbaikan tata kelola pemeriksaan. Berikutnya, pemerintah akan melanjutkan reformasi perpajakan secara komprehensif, baik menyangkut sumber daya manusia, peraturan perpajakan, teknologi informasi (TI) maupun penyempurnaan proses bisnis.

Kita berharap semua upaya dan kebijakan teknis yang telah disiapkan pemerintah dapat berjalan efektif sehingga target penerimaan pajak tahun ini dapat tercapai. Peningkatan penerimaan pajak tidak saja sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tapi juga akan mendongkrak rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio.

Dengan realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp 1.315,9 triliun, tax ratio Indonesia tahun lalu mencapai 11,5% dari PDB, atau lebih baik dari 2017 yang hanya 10,7% produk domestic bruto (PDB). Namun demikian, kita harus akui bahwa tax ratio Indonesia masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga dalam lingkup Asean. Contohnya Laos yang memiliki tax ratio terhadap PDB sebesar 12,94%, Filipina 13,68%, Singapura 13,71%, Malaysia 13,76%, Kamboja 15,26%, dan Thailand 15,42%.

Sejumlah kebijakan reformasi perpajakan yang dijalankan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan tax ratio tahun ini yang ditargetkan sebesar 12,2% dalam APBN 2019.

Mengejar target penerimaan pajak tidak mudah. Hambatan yang dihadapi tidak saja datang dari internal seperti masih adanya kendala dalam program reformasi perpajakan. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global yang melemah turut memengaruhi keputusan pelaku usaha berekspansi sehingga bedampak menurunkan penerimaan pajak. (*)




Kirim Komentar Anda