l Mutiara Tersembunyi | Investor Daily
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 21 Maret 2019
BS logo

Mutiara Tersembunyi
Sabtu, 9 Maret 2019 | 10:41

Ketika dunia berlomba mengembangkan mobil listrik, satu komponen yang paling penting adalah baterai sebagai energy penggerak utama yang bakal menggantikan bahan bakar fosil. Teknologi baterai itulah yang terus dikembangkan, untuk mencari formula baterai yang tahan lama dan bobotnya ringan.

Temuan terkini yang sudah dipakai di berbagai negara masih berupa baterai yang berat dan berdurasi pendek. Siapa sangka salah satu komponen baterai mobil listrik, yang dikenal dengan baterai lithium itu, adalah nikel. Jadi, baterai lithium untuk mobil listrik terdiri atas nikel sekitar 60%, lithium 8%, sisanya adalah cobalt, mangan, dan unsur kimia lainnya.

Sekitar 16% cadangan nikel laterit yang menjadi komponen baterai mobil listrik ternyata berada di Indonesia. Indonesia disebut-sebut berada di peringkat kelima dalam hal cadangan nikel. Tapi untuk produksi, Indonesia mengklaim nomor satu di dunia, dengan tingkat produksi 400 ribu metric ton per tahun.

Dengan kekayaan yang berlimpah itulah, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan mencanangkan Indonesia sebagai basis produksi baterai lithium terbesar di dunia. Sebagai tahap awal, investor Indonesia, Tiongkok, dan Jepang, sudah berkolaborasi membangun pabrik komponen baterai mobil listrik di Morowali, Sulawesi Tengah, dengan nilai investasi US$ 700 juta. Mayoritas produksinya akan diekspor, dengan devisa diperkirakan mencapai US$ 800 juta per tahun.

Sayangnya, bukan kita yang memiliki teknologi untuk menghasilkan baterai lithium, tapi Tiongkok dan Jepang. Lagi-lagi, Indonesia seolah hanya sebagai pemasok bahan mentah nikel. Investor asing yang kembali mengeruk kekayaan alam kita.

Mereka lah yang menjadikan bahan baku nikel menjadi bernilai tambah tinggi. Mungkin eksploitasi nikel di Indonesia akan bernasib sama seperti bahan tambang dan mineral lain, seperti batu bara, emas, tembaga, seng, aluminium, dan sebagainya. Kita terbiasa keenakan dengan hanya mengekspor bahan mentah karena tinggal mengeruk. Kita malas mengembangkan teknologi agar bahan mentah itu memiliki nilai tambah berlipat-lipat.

Program hilirisasi tambang lewat pembangunan smelter yang diamanatkan Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara tampaknya kurang berjalan mulus. Sejumlah perusahaan tambang besar, umumnya asing, cenderung resisten dan mengulur- ulur waktu tapi terus minta izin perpanjangan ekspor bahan mineral dan tambang mentah. Mereka tidak ingin nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia.

Itulah kelalaian pemerintah di negeri ini terhadap pengembangan teknologi. Tak ada atmosfir yang kondusif untuk persemaian research and development (R&D) sehingga kita juga miskin inovasi. Hal itu membuat ekspor kita masih didominasi bahan mentah, yang celakanya harga didikte oleh mafia global. Seandainya kita banyak mengekspor produk bernilai tambah tinggi, niscaya defisit neraca perdagangan kita tidak separah sekarang ini.

Dalam konteks pengembangan baterai lithium, mungkin kita belum terlambat untuk mengejarnya. Mumpung negara-negara lain juga masih dalam tahap pengembangan. Apalagi dengan kekayaan nikel sebagai bahan baku utama, kita tentu memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Tinggal pemerintah mendesain kebijakan yang dapat merangsang akselerasi pengembangan baterai lithium.

Kita harus menghentikan tradisi mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah berarti. Jika pola seperti ini terus berlanjut, kekayaan alam kita seperti nikel yang merupakan mutiara tersembunyi akan cepat habis terkuras. Kita akhirnya harus membayar mahal karena terpaksa mengimpor barang-barang jadi bernilai tambah tinggi yang bahan bakunya berasal dari Indonesia.

Sungguh sangat ironis. Kita berharap ambisi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi terbesar baterai mobil listrik lithium bisa terwujud. Indonesia sendiri sudah mencanangkan target bahwa pada tahun 2025, 20% dari total produksi kendaraan nasional adalah berbasis elektrik. Artinya, ketika produksi mobil tahun itu mencapai dua juta unit per tahun, sebanyak 400 ribu adalah kendaraan listrik.

Pemerintah memang harus mengembangkan mobil listrik karena lebih ramah lingkungan, sementara cadangan minyak dan gas dari fosil kian menipis. Mobil listrik bisa menghemat 50%-80% bahan bakar.

Selain itu, mobil listrik akan dapat menghemat anggaran subsidi BBM, karena berkurangnya impor minyak dan BBM yang selama ini membebani neraca perdagangan Indonesia.

Sejumlah kebijakan dan insentif sudah disiapkan untuk mengembangkan mobil listrik. Misalnya, potongan 50% atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pemerintah juga sudah memformulasikan Perpres baru sebagai payung hukum pengembangan kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Yang terpenting, pemerintah perlu merancang grand design atau peta jalan (roadmap) pengembangan kendaraan listrik.

Seiring dengan itu, pemerintah juga harus memberikan dorongan untuk pengembangan industri komponen mobil listrik, terutama baterai karena kita memiliki sumber daya berlimpah. Sebagai teknologi dan mobil masa depan, pemerintah harus menyiapkan segalanya menyambut perubahan signifikan ini, agar kita tidak semakin tertinggal dan menjadi pasar semata. (*)




Kirim Komentar Anda