l Perang Dagang | Investor Daily
ID Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 24 April 2019
BS logo

Perang Dagang
Jumat, 5 April 2019 | 9:34

Dunia sedang harap-harap cemas menunggu hasil pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Wakil Perdana Menteri (PM) Tiongkok Liu He. Trump dan Liu bertemu di Gedung Putih, Kamis (4/4) waktu setempat atau Jumat (5/4) dinihari WIB, untuk merundingkan sengketa dagang.

Itulah saat-saat paling krusial bagi AS dan Tiongkok, juga bagi dunia. Hasil pertemuan Donald Trump dengan Liu He akan menentukan jalan yang harus diambil oleh kedua negara, apakah bakal melanjutkan perang dagang, atau segera mengakhirinya. AS dan Tiongkok hanya punya dua pilihan itu.

Jika perang dagang berlanjut, AS akan menaikkan tariff bea masuk (BM) produk-produk asal Tiongkok senilai US$ 200 miliar, dari 10% menjadi 25%. Tiongkok pasti membalas tindakan AS. Sejak perang dagang meletus Juli tahun lalu, kedua negara telah saling memberlakukan BM tambahan terhadap produk dari masing-masing negara senilai total US$ 300 miliar.

Dalam perang dagang ternyata berlaku pepatah ‘menang jadi arang  kalah jadi abu’. Perang dagang telah menyebabkan volume perdagangan AS dan Tiongkok menyusut. Ujung-ujungnya, perdagangan dunia pun tergerus. Volume perdagangan dunia tahun lalu cuma tumbuh 5,4%. Angka itu diperkirakan melambat menjadi 4,18% pada 2019 dan bakal terus melambat menjadi 3,6% pada 2023.

Menurunnya perdagangan AS dan Tiongkok adalah bencana bagi dunia, mengingat keduanya merupakan mesin pertumbuhan ekonomi global. Dengan proyeksi produk domestic bruto (PDB) tahun ini masing-masing mencapai US$ 21,1 triliun dan US$ 14 triliun, AS dan Tiongkok menyumbang hampir separuh PDB dunia. Persoalan makin runyam karena perang dagang ternyata membuat Negeri Paman Sam kian sulit pulih dari perlambatan ekonomi yang dideritanya sejak krisis finansial global 2008. Perang dagang bahkan makin menyeret perekonomian AS ke tubir resesi. Apalagi The Fed, melalui kebijakan suku bunganya, gagal menjaga momentum pemulihan ekonomi AS. Berkaca pada perlambatan ekonomi AS dan Tiongkok, Bank Dunia memperkirakan ekonomi global tahun ini hanya tumbuh 2,9%, lebih rendah dari proyeksi 2018 sebesar 3%.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi AS akan melambat menjadi 1,38% pada 2023 dibanding proyeksi 2,88% pada 2018. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan menurun dari 6,6% pada 2018 menjadi 5,6% pada 2023.

Bagi negara-negara emerging markets seperti Indonesia, perang dagang antara AS dan Tiongkok tak cuma mengganggu pasar ekspor dan pasar domestik. Perang dagang kedua raksasa juga telah menorehkan kecemasan berkepanjangan di pasar finansial, terutama pasar saham dan valas. Apalagi dalam waktu bersamaan, The Fed masih tarik ulur dengan Fed funds rate (FFR)-nya dan Inggris belum selesai dengan isu Brexit-nya.

Tahun lalu, gara-gara isu perang dagang, FFR, Brexit, dan perlambatan ekonomi Tiongkok, investor asing hengkang dari pasar saham domestik dengan membukukan penjualan bersih (net sell) senilai Rp 50,74 triliun. Aksi jual oleh investor asing diikuti kejatuhan indeks harga saham gabungan (IHSG) sebesar 2,51% ke level 6.194. Rupiah juga terdepresiasi 6,44% ke posisi Rp 14.481, jauh dari asumsi APBN 2018 sebesar Rp 13.400 per dolar AS.

Tentu saja dunia berharap perang dagang segera berakhir. Mengakhiri perang dagang berarti memutus salah satu sumber ketidakpastian ekonomi dunia. Itu sebabnya, pasar finansial global menaruh ekspektasi tinggi terhadap berakhirnya era perang dagang. Ekspektasi itu terefleksikan dalam penguatan indeks saham di sebagian besar bursa regional dan global, termasuk bursa domestik, setelah Trump dan Liu memberikan sinyal bahwa kedua negara sudah mendekati kesepakatan final.

Sinyal Trump dan Liu sungguh jelas. Sebagai bukti itikad baiknya, Pemerintah Tiongkok telah memutuskan untuk menangguhkan tariff BM tambahan terhadap kendaraan dan suku cadang asal AS. Di sisi lain, Pemerintah AS juga setuju untuk menunda penaikan tarif BM produkproduk asal Tiongkok dari 10% menjadi 25%.

Apakah itu berarti Indonesia tinggal berpangku tangan menunggu ‘durian runtuh’? Jelas tidak. Sekalipun akhirnya AS dan Tiongkok betul-betul mencapai kesepakatan, tak berarti perang dagang benar-benar tamat. Perang-perang berikutnya masih mengancam, dari mulai perang teknologi, perang nilai tukar, perang suku bunga, hingga perang pengaruh di kawasan.

Terus terang, kita prihatin karena Indonesia masih pasif memanfaatkan peluang yang ditimbulkan perang dagang. Tren relokasi rantai pasok (supply chain) dari Tiongkok ke Negara lain akibat perang dagang tak direspons secara proaktif oleh Indonesia, misalnya melalui insentif pajak yang lebih masif.

Begitu pula adanya pasar ekspor yang ‘bolong’ di AS setelah ditinggalkan Tiongkok. Padahal, inilah saatnya Indonesia menggelar ‘karpet merah’ untuk para investor asing, khususnya yang menjadi korban perang dagang antara AS dan Tiongkok.

Juga saatnya Indonesia mengisi ceruk pasar ekspor yang bolong di AS dan Tiongkok, atau di negara-negara lain yang terdampak perang dagang kedua negara. Bahkan, bukan cuma mengisi pasar ekspor yang ditinggalkan AS dan Tiongkok, Indonesia juga harus merebut investasi mereka.

Berdasarkan studi Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), hanya perusahaan-perusahaan di Eropa, Meksiko, Jepang, dan Kanada yang bakal mendapatkan tambahan puluhan miliar dolar AS dari pesanan ekspor jika perang dagang AS dengan Tiongkok terus berkecamuk.

Lagi pula, kesepakatan AS-Tiongkok bisa merugikan negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia. Dalam draf perjanjian yang sedang dirundingkan, Tiongkok berkomitmen akan membeli lebih banyak komoditas AS dan bakal membolehkan kepemilikan hingga 100% bagi perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Negeri Tirai Bambu. Sebaliknya, AS menawarkan berbagai kemudahan untuk perusahaan Tiongkok.

‘Main mata’ AS dengan Tiongkok bisa membuat negara-negara lain gigit jari karena mereka akan kehilangan pasar ekspor dan investasi. AS dan Tiongkok sekarang mungkin sama-sama babak belur akibat perang dagang. Namun, ke depan, saat kesepakatan dicapai, kedua raksasa akan bergelimang keuntungan. Karena itu, Indonesia harus segera bergerak. Tak ada alasan untuk berdiam diri, berpangku tangan, apalagi menunggu durian runtuh. (*)




Kirim Komentar Anda